Kasus Perceraian di Cilacap Meningkat, Satu Bulan Bertambah 600 Janda Baru

LACAP  -   Angka perceraian di Kabupaten Cilacap di tahun 2024 meningkat tajam. Dalam satu bulan bertambah janda baru sampai 600 orang. Naiknya angka perceraian ini tentu sangat mengkhawatirkan karena dampak sosialnya luar biasa, kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cilacap Drs KH Muhadin MAg.

Dia menyampaikan hal itu ketika menjadi juru bicara dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) MUI Se-Eks Karesidenan Banyumas di Red Chilli Restaurant, Jalan Raya Baturraden KM 06 Banyumas, Sabtu (18/01/2025).

Baca juga: Kasdam IV/Diponegoro Resmikan Gedung Itdam IV/Diponegoro

Selain Kiai Muhadin yang menjadi juru bicara yaitu Ketua Umum MUI Kabupaten Banyumas Drs KH Taefur Arofat MPd, Ketua Umum MUI Kabupaten Banjarnegara KHM Fahmi Hisyam SAg dan Ketua Umum MUI Kabupaten Purbalingga KH Roghib Abdurrahman. Mereka masing-masing menyampaikan Laporan aktual masalah yang dihadapi umat di daerah masing-masing. Sebagai moderator Dr KH Enjang Burhanuddin pengasuh pondok pesantren Darussalam, Dukuh Waluh, Kembaran, Banyumas.

Sesi sebelumnya menjadi pembicara Sekretaris Umum MUI Jateng Drs KH Muhyiddin MAg menyampaikan materi hasil-hasil Rakernas MUI, Sekretaris MUI Agus Fathuddin Yusuf MA menyampaikan materi Ke-MUI-an dan Sekretaris Komisi Ekonomi Dr KH Nur Fathoni menyampaikan materi Islam Wasathiyah dengan moderator Prof Dr Subur Ibrohim MAg Sekretaris Umum MUI Kabupaten Banyumas. Hadir dalam kesempatan itu Kepala Kankemenag Banyumas Dr H Ibnu Asaduddin, Rektor UIN Saizu Purwokerto Prof Dr KH Ridwan, Ketua Dewan Pertimbangan KH Mughni Labib dan lain-lain.

Baca juga: Kasal Resmikan Monumen TNI AL di Taman Kota Caruban Asti Madiun

Ketua MUI Kabupaten Cilacap KH Ahmad Daelami menambahkan, saat ini Kabupaten Cilacap menempati ranking pertama angka perceraian tertinggi dari 12 kabupaten di Jateng antara lain Cilacap, Brebes, Banyumas dan Pemalang. Di Kabupaten Cilacap, kasus tersebut menurutnya terjadi di wilayah bagian barat berbatasan dengan Jawa Barat.

Para Perempuan kebanyakan menjadi pejuang devisa alias menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.

Baca juga: Tasyakuran HAB Kemenag RI ke 76,Danramil Karangpucung Berikan Penghargaan

‘’Niatnya menjadi tambahan untuk biaya keluarga tetapi dampaknya keluarga berantakan, ’’ kata Kiai Muhadin dan Kiai Daelami.

MUI terus bekerja sama dengan Kementerian Agama memberikan penyuluhan dan pembinaan terutama kepada para calon pengantin (catin) sebelum melangsungkan akad nikah.

Baca juga: Awali Pelaksanaan Tugas di Tahun Baru, Danrem 071/Wijayakusuma Berikan Jam Komandan

Ketua Umum MUI Kabupaten Banyumas Drs KH Taefur Arofat menyampaikan keprihatinan dan kekhawatiran naiknya angka penderita HIV/Aids dan LGBT di Banyumas. ‘

’MUI terus bekerja sama dengan semua pihak untuk mengatasi masalah ini melalui dakwah, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan, ’’ katanya.

Baca juga: Jaringan Senergitas, Kemenkumham Jateng Koordinasikan Dengan Polda dan BNNP

Sementara itu Ketua Umum MUI Kabupaten Purbalingga KH Roghib Abdurrahan menyampaikan kekhawatiran terhadap tingginya angka bunuh diri di Kabupaten Purbalingga. Data terakhir dalam satu bulan terdapat 18 orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri.

‘’Latar belakang kasusnya bermacam-macam. Tetapi kebanyakan depresi akibat masalah ekonomi dan berbagai persoalan lainnya. MUI telah mengambil langkah-langkah mengatasi masalah ini, ’’ kata Kiai Roghib.

Sedang Ketua Umum MUI Kabupaten Banjarnegara KHM Fahmi Hisyam melaporkan tiga besar Ormas Islam di wilayahnya yaitu Syarikat Islam (SI), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dapat bekerja sama dengan baik memelihara ukhuwah umat.

‘’Kami melakukan kegiatan pengajian bersama-sama, ’’ kata Kiai Fahmi.

Sekretaris Umum MUI Jateng Kiai Muhyiddin yang mewakili Ketua Umum KH Ahmad Darodji mengingatkan agar MUI terus meningkatkan peran sebagai khadimul ummah atau pelayanan masyarakat, himayatul ummah atau pelindung menjaga masyarakat serta shadiqul hukumah atau mitra strategis pemerintah. Apabila di lapangan masih ditemukan aliran atau ajaran yang menyimpang segera diteliti, dipelajari dan ditangani untuk disadarkan menuju ajaran yang benar.

Baca juga: TNI AL Komitmen Modernisasi Alutsista dan Optimalisasi Operasi Kemanusiaan

(N.son/gus F/Djarmanto-YF2DOI)